Senin, 23 April 2018

STUDI KASUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS PELAYANAN DAN SISTEM INFORMASI


Anggota Kelompok :

1. Aksan Qomarullah
(10116472)
2. Arsyada Satriawan
(11116107)




KUALITAS PELAYANAN DI KANTOR KELURAHAN 

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau daerah kota dibawah kecamatan. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasil guna, dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
Pelaksanaan pelayanan publik pada tingkat pemerintah kelurahan merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada masyarakat. Pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu aspek paling penting didalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dimana pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sebagai implikasi dari fungsi aparatur Negara.
Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani). Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yakni aspek proses internal organisasi birokrasi (pelayan) dan aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat pelanggan.

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
1.      Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

2.      Lurah diangkat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
Syarat-yarat lurah meliputi :
1.      Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
2.      Masa kerja minimal 10 tahun.
3.      Kemampuan tekhnis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

Visi Kelurahan di Jakarta Barat :
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai kota Jasa yang nyaman dan sejahtera.

Misi Kelurahan di Jakarta Barat :
1.      Membangun Tata Pemerintahan yang baik guna terwujudnya sebagai sebagai kota jasa dan wisata budaya dan bersejarah.
2.      Meningkatkan Kualitas lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.
3.      Memberdayakan Masyarakat dgn mengembangkan nilai, norma serta pranata sosial.
4.      Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat.
Tujuan Jakarta Barat :
1.      Meningkatkan Profesional Aparatur.
2.      Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman.
3.      Meningkatkan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan serta mendorong partisipasi Masyarakat.
4.      Mewujudkan Pelayanan Prima yang menyentuh kehidupan seluruh lapisan Masyarakat.

PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Persyaratan :
KTP 17 Tahun
1.      Surat keterangan RT/RW.
2.      Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang tua dan KK (Kartu Keluarga).
3.      Fotokopi Akte Kelahiran/Ijazah Terakhir Pemohon.
Perpanjangan KTP
1.      Surat keterangan dari RT/RW.
2.      KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli dan fotokopi KK (Kartu Keluarga).
KTP (Kartu Tanda Penduduk) Hilang
1.      Surat keterangan dari RT/RW
2.      Surat laporan kehilangan dari Kepolisian
3.      Fotokopi KTP (Kartu Tandan Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) termohon.
KTP (Kartu Tanda Penduduk ) Pendatang dari dalam DKI Jakarta
1.      Surat keterangan dari RT/RW terbaru.
2.      Surat pindah dari Kelurahan sebelumnya.
3.      KTP dan KK asli.
KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pendatang dari Luar DKI Jakarta
1.      Surat pindah dari catatan sipil daerah sebelumnya.
2.      Surat keterangan kelakuan baik (SKCK) dari kepolisian daerah sebelumnya.
3.      Surat Keterangan dari RT/RW tempat tinggal terbaru.
4.      Fotokopi KTP dan KK penjamin.
5.      Fotokopi surat nikah (bila sudah menikah), fotokopi ijazah terakhir/akte kelahiran (apabila single).
Surat pindah dalam DKI Jakarta
1.      Surat keterangan dari RT/RW tempat tinggal lama (harap dicantumkan alamat terbaru yang akan ditinggali).
2.      KTP dan KK asli.
Surat Pengantar Kelahiran
1.      Surat keterangan dari RT/RW.
2.      Fotokopi Surat Keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/bidan.
3.      Fotokopi KTP dan KK pemohon.
4.      Fotokopi surat nikah/Akta pernikahan dari catatan sipil.
Surat Pengantar Kematian
1.      Surat keterangan dari RT/RW.
2.      Fotokopi KTP dan KK yang meninggal.
3.      Fotokopi KTP saksi/pemohon (2 orang).
4.      Fotokopi surat keterangan kematian dari rumah sakit/medis lainnya.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu diciptakan untuk mengurangi sistem perizinan yang tumpang tindih di jakarta,sehingga dianggap mempersulit dan proses waktu yang lama, dan dari situlah ada saja oknum-oknum yang melakukan tindak korupsi. Untuk itulah PTSP dibentuk.


PELAYANAN PTSP 
Surat Pengantar SKCK
1.      Surat keterangan dari RT/RW.
2.      Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).
Surat Pengantar Nikah
1.      Surat Keterangan dari RT/RW, wajib menuliskan tempat daerah menikah.
2.      Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dan Orang Tua Pemohon.
3.      Fotokopi KK (Kartu Keluarga).
4.      Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah dan ditanda tangani diatas Materai 6000 (enam ribu), dan juga ditanda tangani orang saksi. (format surat pernyataan biasanya sudah ada di PTSP masing-masing kelurahan).
BPJS (untuk keluarga kurang mampu)
1.      Surat Keterangan dari RT/RW.
2.      Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).
3.      Jika belum 17 Tahun atau memiliki KTP, dilampirkan Fotokopi ijazah terakhir/Akte Kelahiran.
Kartu Jakarta Pintar (KJP)
1.      Surat Keterangan dari RT/RW.
2.      Surat rekomendasi dari Sekolah asal.
3.      Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang tua dan KK (Kartu Keluarga).
*bila tidak ada program KJP baru dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, pelayanan pembuatan KJP tidak akan melayani, karena sistem untuk pelayanan KJP akan terkunci.

Surat Keterangan Domisili Perusahaan
1.      Surat Keterangan dari RT/RW.
2.      Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan.
3.      Fotokopi Hak Guna Bangunan.
4.      Fotokopi Penanggung Jawab.
*disarankan agar cek peta wilayah untuk usaha yang berada di PTSP, dan apabila tempat usaha anda berada di kawasan pemukiman, maka tidak dapat diproses secara online oleh PTSP.

KESIMPULAN

Kualitas pelayanan yang ada di Kelurahan dapat memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan jasa yang ada di Kelurahan dengan baik. Efek dari adanya pelayanan yang baik dalam layanan jasa tersebut ialah, dapat memberikan pelayanan yang terbaik sebagai implikasi dari fungsi aparatur Negara.
Dalam segi fasilitas juga sudah memadai dengan adanya kualitas seperti ini juga dapat membangun daya kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya hal ini.


Sumber:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar